Mengapa Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Strategis?

Microsoft Word - Document3

Ketua dan Wakil Ketua DPR (Pimpinan) dan Pimpinan Alat Kelengkapan lainnya selalu menarik untuk diperebutkan oleh partai-partai pemenang pemilu dari periode ke periode. Meski ada yang beranggapan bahwa Pimpinan hanya bertugas teknis menyusun jadual sidang dan mengatur jalannya sidang. Tapi betulkah demikian?

Mari kita lihat sidang paripurna RUU Pilkada akhir bulan lalu. Agenda pembahasan RUU Pilkada diletakkan di akhir oleh Pimpinan DPR. Di saat sisa-sisa tenaga dan puncak kelelahan para anggota serta sebagian besar public yang terlelap RUU Pilkada disahkan. Walk out partai demokrat dari forum tersebut juga tak terlepas dari cara pemimpin sidang mengelola forum. Opsi yang ditawarkan partai demokrat, pilkada langsung dengan 10 perbaikan, tidak disebutkan dengan jelas oleh Priyo Budi Santoso, di depan sidang sehingga menjadi celah untuk walk out oleh partai demokrat.

Pada 2010 Marzuki Ali, ketua DPR pernah memboikot persidangan paripurna dengan cara menutup sidang secara sepihak. Padahal, anggota DPR peserta sidang mengehendaki setelah pembacaan Laporan Panitia Angket Century dilanjutkan dengan pembahasan. “Masalahnya tadi pagi ketika membuka sidang dan saya membacakan agendanya, tidak ada yang mengajukan perubahan,” jelas Marzuki kala itu.

Tugas Pimpinan DPR untuk berkoordinasi dalam menyusun agenda sidang dan jadual DPR tampaknya merupakan tugas administratif, tapi ia dapat menjadi tugas politis sesuai konteks kepentingan politik yang sedang berkembang. Pimpinan DPR yang juga merangkap Pimpinan Badan Musyarawa dapat menjadualkan satu agenda atau tidak sama sekali sesuai kesepakatan fraksi-fraksi yang jumlahnya 56 dalam Bamus.

Paripurna pengesahan MD3 misalnya, awalnya dijadualkan pada 10 Juli 2014. Sehari setelah pemilu. Tapi, agenda tersebut dimajukan oleh Pimpinan DPR. Paripurna pengesahan MD3 dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Sehari sebelum pemilu presiden. Tentu hasilnya akan berbeda jika UU MD3 diagendakan pengesahannya di awal tahun atau sehari setelah pemilu.

Agenda-agenda DPR merupakan agenda-agenda pembahasan rancangan kebijakan. Dalam rapat-rapat Bamus, bisa saja agenda-agenda strategis untuk perbaikan pemerintah dan kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan. Sehingga agenda tersebut berjalan dengan lambat. Misalnya, Revisi UU Migas seharusnya bersifat mendesak, karena pembubaran Badan Pelaksana Migas oleh Mahkamah Konstitusi dan kasus korupsi Rudi Rubiandini pada lembaga pengganti BP Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Tapi draft Revisi UU Migas mangkrak hingga tiga tahun karena agenda pembahasannya tersendat.

Kebijakan-kebijakan andalan pemerintah yang tertuang dalam rencana legislasi dan RAPBN juga dapat diganjal melalui mekanisme penjadualan oleh Bamus ini. Pemerintah yang sedang berkuasa dapat dengan leluasa menyusun agenda kebijakannya jika Pimpinan DPR sekaligus Pimpinan Bamusnya berasal dari partai atau koalisi partai pendukung pemerintah. Di sisi yang lain, potensi pengganjalan juga terjadi jika kondisinya terbalik.

Di samping itu semua, laporan singkat dari pelaksanaan satu persidangan, baik paripurna maupun sidang alat kelengkapan lainnya harus ditandatangani oleh pemimpin sidang paripurna dan sidang alat kelengkapan. Di tengan buruknya mekanisme kontrol administrasi dari para anggota DPR lainnya hal ini berpotensi menjadi celah bagi penandatangan lapsing untuk sedikit merubah kesepakatan. Apa susahnya mengganti kata “kalah” dengan “salah” atau “benar” dengan “tenar”.[]

 

Advertisements
Standard

Pak Benny, Tak Ada Arti Membela

Jakarta – Benny K Harman tampak bermuka masam saat mendengar UU MD3 dipersalakan oleh banyak pihak. Sebagai mantan ketua pansus UU tersebut, Benny patut memberi klarifikasi di hadapan publik luas. “Tak selayaknya UU MD3 dipersalahkan. Ini hasil kesepakatan fraksi-fraksi di DPR” tegasnya pada Seminar Publik “UU MD3 dan Upaya Pembaruan Parlemen” oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (17/9).

Pada 8 Juli 2014 lalu, tepat 12 jam sebelum tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia dibuka untuk pemelihan presiden, UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) disahkan oleh DPR. Tiga dari sembilan fraksi menyatakan walkout dari ruang paripurna dewan. Fraksi PDIP, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura menyatakan tak setuju dan tidak bertanggungjawab atas undang-undang ini.

Terutama PDIP berkebaratan atas mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI. Di UU MD3 sebelumnya, ketua DPR adalah partai pemenang pemilu disusul pemenang urutan berikutnya sebagai wakil ketuan. Tapi fraksi-fraksi lain menghendaki ketua dan wakil ketua DPR RI dipilih secara demokratis melalui sistem paket. Ini tak menguntungkan bagi PDIP. “Pengesahan RUU ini meninggalkan luka yang mendalam buat fraksi kami” sesal Arif Wibowo mewakili fraksi sejenak sebelum walkout.

Membiarkan kursi pimpinan DPR kosong membuka ruang bagi koalisi manapun untuk memainkan konstelasi politik di parlemen di masa mendatang. Siapapun presiden yang terpilih pada pemilu 2014. Koalisi Merah putih pendukung pasangan Prabowo-Hatta memiliki kesempatan lebih besar untuk menguasai parlemen, karena jumlah mereka mayoritas dibanding koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Tak sampai undang-undang diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setengah lusin permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah terdaftar. Belasan pasal jumlahnya. Banyak pihak yang tidak puas dengan undang-undang ini. Pemohonnya dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pegat isu perempuan, transparansi hingga ketua partai politik itu sendiri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 menilai pengesahan ini cacat prosedur. Banyak substansi yang bermasalah. Ronald Rofiandri sebagai juru bicara koalisi menyampaikan seabreg persoalan yang belum tuntas dan berpotensi memandulkan akuntabilitas kinerja parlemen. “MK memerintahkan agar Badan Anggaran dihapus. Tapi dalam UU MD3, Banggar tetap ada” jelas Ronald.

Tapi, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai ujung tombak parlemen dalam pengawasan akuntabilitas keuangan pemerintah malah dihapus. Padahal BAKN satu-satunya alat kelengkapan yang membuat laporan kinerjanya setiap tahun. Ada rekomendasinya atas temuan BPK. “Komisi selama ini tidak mampu menindaklanjuti temuan BPK” ungkap Roy Salam anggota Koalisi lainnya.

Benny K Harman gerah dengan situasi ini. Sebagai ketua pansus waktu itu dia sudah berusaha untuk mendengar seluruh masukan dan mengkompromikan pendapat fraksi. “Justru pemerintah yang tidak mau Banggar dibubarkan” jelasnya. Terhadap BAKN ia menyampaikan bahwa tugas BAKN untuk melakukan telaah atas temuan BPK tidak perlu alat kelengkapan. Cukup tenaga ahli atau Badan Fungsional Keahlian (BFK). “Bukan tugas anggota DPR untuk melakukan kajian” tambahnya. Apapun sanggahan, nasi telah menjadi bubur. Banyak pihak telah dikecewakan.

Standard

Deadlock Lalu Lobi, Bukan Satu-satunya Cara

Sistem ketatanegaraan di Indonesia pada saat-saat tertentu tidak solutif bagi presiden. Tak ada mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan deadlock dalam pembuatan kebijakan antara presiden dan parlemen kecuali lobi. Karenanya, meski sistem pemerintahan kita menganut presidensialisme, tetapi presiden tetap membutuhkan dukungan partai-partai di DPR. Supaya lobi di parlemen bisa lebih mulus.

Tidak ada masalah dengan mekanisme loby selain tingkat keterbukaan yang rendah. Siapa yang tahu apa saja yang dibicarakan dalam lobi-lobi kebijakan antara pemerintah –diwakili kementerian- dengan DPR –diwakili fraksi-fraksi- kecuali kedua belah pihak. Meski hasilnya diumumkan, mekanisme seperti ini rawan dengan politik dagang sapi. Bisa jadi ada pembicaraan “titipan” untuk memuluskan lobi.

Tentu ini pilihan sulit bagi presiden. Karena dapat saja ada hal-hal prinsipil dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih harus dilanggar. Beda halnya jika ada mekanisme yang lebih terbuka untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan kebijakan. Presiden memerlukan mekanisme ini. Pada saat Presiden perlu menyikapi hal-hal yang sifatnya mendesak dan strategis, misalnya kenaikan harga BBM atau impor beras, maka presiden tak perlu menyiapkan “amunisi” untuk loby.

Bukan berarti lobi menjadi barang haram untuk mencapai kesepakatan kebijakan. Publik menuntut keterbukaan. Bahkan keterlibatan. Ada sejumlah mekanisme yang memungkinkan untuk itu. Pertama, meminta pendapat dari masyarakat atau referendum legislative. Sebagian ahli menggolongkan referendum sebagai pemilu untuk memilih isu. Jika terjadi deadlock antara Presiden dan DPR, maka jalur referendum ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau hanya dasar pertimbangan.

Kedua, joint sitting (forum pertemuan) antara DPR dan DPD sebagai satu badan legislative untuk memecah kebuntuan. Lazimnya joint sitting digunakan di Negara-negara yang menganut strong bicameralism. India salah satunya. Rajya Sabha (senat) dapat menolak usulan kebijakan dari Lok Sabha (DPR). Jika penolakan terjadi hingga dua kali, maka presiden dapat mengundang keduanya untuk menyelenggarakan joint sitting.

Ketiga, pemilu ulang untuk memilih anggota legislative. Cara ini pernah dilakukan di Australia pada 1974 ketika koalisi partai-partai konservatif yang mayoritas di parlemen menolak enam usulan kebijakan Perdana Menteri Gough Whitlam. Dua kali usulan tersebut ditolak senat. Maka, PM Gough meminta penyelenggaraan pemilu legislative supaya aktornya berubah dengan pemikiran yang berbeda. Bahkan hingga dua kali. Meski pada akhirnya deadlock diselesaikan dengan mekanisme joint sitting.

Kedua Mekanisme terakhir perlu penyesuaian di Indonesia. Mengingat sistem parlemennya menganut soft bicameralism. DPD tidak memilki kewenangan sebagaimana Senat di Australia atau India. Pertemuan anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD disebut dengan Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tidak untuk menyelesaikan deadlock. Setidaknya mekanisme ini memberikan alternative lain yang lebih terbuka dan mampu melibatkan public secara lebih luas. Tapi yang patut dipertimbangkan adalah factor waktu dan biaya jika menyelenggarakan pemilu legislative ulang.

Keempat, membentuk komisi khusus untuk menangani isu-isu yang tidak ditemukan titik komprominya. Komisi ini letaknya di parlemen. Anggotanya sedikit. Namun, dengan memberi kanal melalui komisi, prosesnya lebih terbuka dan dapat dipantau oleh public dalam sidang-sidang Komisi. Jerman salah satu Negara yang menganut cara ini. Jika terjadi deadlock antara Budestag dan Bundesrat di sana, mereka bersidang di Komisi tersebut. Cara ini bisa disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Pembahasan kebijakan legislasi dan anggaran di Indonesia hanya melibatkan DPR dan Presiden.

Keterbukaan dan partisipasi public mestinya tetap menjadi pertimbangan dalam ketika proses pembuatan kebijakan menemuni jalan buntu. Meski rakyat telah memberikan mandate pada saat pemilu kepada presiden dan wakil rakyat, bukan berarti rakyat ditinggalkan. Bahkan pada saat masa-masa sulit sekalipun. []

Standard

Membaca Peluang Penggagalan Pelantikan Presiden Terpilih di Sidang MPR

Pemilu Presiden 2014 usai. Pertarungan antara koalisi partai politik pendukung capres masih memanas. Jokowi-JK dinyatakan KPU sebagai pemenang pemilu. Mereka presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara Koalisi Merah Putih, pendukung Prabowo-Hatta terus berupaya mencari keadilan atas hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

 

Upaya tersebut belakangan ini semakin mengarah kepada “penggagalan” Jokowi-JK. Koalisi Merah-Putih mengusung Pansus Pilpres. Meski kemungkinannya kecil, tapi tampaknya akan menimbulkan gangguan pada saat proses pelantikan presiden di sidang MPR nanti.

 

Bagaimana caranya?

 

Pansus pilpres merupakan langkah politik. Bukan langkah hokum. Berdasarkan hasil pemilu legislative 2014 Koalisi merah putih didukung oleh enam partai politik dengan jumlah kursi 353. Sementara koalisi parpol pendukung Jokowi-JK terdiri dari empat partai politik dengan 207 kursi. (lihat box)

 

 

Koalisi Merah Putih

 

Koalisi Jokowi JK

Partai

Perolehan Kursi Pemilu 2014

Perolehan Kursi Pemilu 2009

 

Partai

Perolehan Kursi Pemilu 2014

Perolehan Kursi Pemilu 2009

Gerindra

73

26

 

PDIP

109

94

PAN

49

46

 

PKB

47

28

Golkar

91

106

 

Nasdem

35

PKS

40

57

 

Hanura

16

17

PPP

39

38

 

Total

207/37%

139/25%

Demokrat

61

148

       

Total

353/63%

421/75%

       

 

Melihat peta pendukung koalisi, maka peluang koalisi merah putih untuk menyelenggarakan pansus pilpres sangat besar. Bahkan setelah pelantikan anggota DPR baru. Sementara koalisi Jokowi-JK akan kualahan menghadapai manuver dari koalisi merah putih. Saat paripurna 8 Juli lalu RUU MD3 disahkan tanpa kehadiran PIDP, PKB dan Hanura.

 

Tak menutup kemungkinan, pansus pilpres ini akan terus digulirkan hingga ke sidang MPR. Ketentuan dalam pemilihan pimpinan MPR saat ini bersifat paket yang diusulkan oleh fraksi. Meski ada kelompok anggota dari DPD sebanyak 132. Jika koalisi merah putih masih solid, maka mereka dengan mudah sidang pelantikan “dibikin rame”.

 

Jika itu terjadi, tampaknya Koalisi Jokowi-JK akan berada diantara dua pilihan. Berkompromi dengan koalisi lawan atau tetap dengan idealisme yang dibangun. UU MD3 telah memberi alternative jika terjadi boikot pelantikan presiden dan wakil presiden di paripurna MPR lalu di paripurna DPR. Yaitu dihadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung.

 

Saya masih berkeyakinan bahwa koalisi merah putih masih terdapat para democrat dan negarawan yang lebih mempertimbangkan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Begitupun, koalisi Jokowi-JK akan melihat peluang supaya proses pelantikan mereka sebagai presiden terpilih berjalan lancer dengan cara-cara yang demokratis juga. Kecuali mereka merasa bahwa hasil pemilu adalah angka-angka belaka. Bukan akumulasi mandate rakyat. Jika itu terjadi, maka tidak ada cara lain kecuali –LAWAN.

Standard

Rumah Aspirasi yang Tak Aspiratif

DPR kembali berulah. Kemarahan publik terhadap BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) yang mengusulkan dana aspirasi dan dana desa tampaknya tak membuat mereka bergeming. Seolah kemarahan publik dianggap tantangan untuk membuat usulan baru, rumah aspirasi. Sepertinya usulan tersebut manis. Tapi sejatinya ganjil.

Kebereadaan rumah aspirasi sepertinya menjamin semua aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik dan semua masalah selesai seketika. Masyarakat seolah menjadi perhatian utama bagi anggota dewan. DPR ingin menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat adalah hal prioritas. Benarkah demikian?

Reses, dana tunjangan aspirasi dan studi banding ke luar negeri yang selama ini dipergunakan anggota dewan saja tidak jelas pertanggungjawabannya. Apa hasil penggunaan uang tersebut. Jika DPR meminta dana tambahan dari APBN sebesar Rp. 200 juta setiap tahun untuk rumah aspirasi, publik tentu berhak mempetanyakan kelayakannya.

BURT DPR tak perlu mengusulkan anggaran baru. Dengan kondisi yang sudah ada, rumah aspirasi bisa terwujud. Budiman Sujatmiko, Aria Bima dan Mahfudz Shiddiq contohnya. Untuk itu, DPR cukup menempuh dua langkah. Pertama, mendesain ulang dana tunjangan aspirasi dan dana reses  sebesar Rp 217,68 juta setiap tahun per orang plus dana studi banding ke luar negeri. Kedua, memanfaatkan infrastruktur partai politik di tingkat daerah.

Langkah pertama, rumah aspirasi cukup menggunakan dana ketiga item anggaran dan mereduksinya dalam satu mekanisme rumah aspirasi. Keberadaan rumah aspirasi dapat menjembatani persoalan jarak dan waktu yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme reses. Masa reses, dengan demikian tak relevan lagi. Anggota DPR cukup datang secara terjadwal sesuai kebutuhan masyarakat daerah pemilihan di luar jadwal sidang dengan menggunakan tunjangan penyerapan aspirasi.

Pelembagaan rumah aspirasi akan semakin kuat jika diiringi dengan pembentukan mekanisme bagi masyarakat utuk memastikan bahwa aspirasi mereka sampai dalam struktur kebijakan. Karena, selama ini DPR belum memiliki mekanisme tersebut.

Langkah berikutnya adalah memanfaatkan infrastruktur partai politik. Selama ini, jika anggota DPR melakukan kunjungan ke daerah, tempat pertama yang dituju adalah kantor cabang partai di tingkat Kabupaten/Kota. Idealnya, partai politik sudah menyerap aspirasi masyarakat. Saat anggota DPR datang hasil penyerapan aspirasi sudah disiapkan oleh partai politik.

Tapi, kebanyakan anggota DPR berkunjung ke kantor cabang partai politik untuk meminta stempel laporan guna mengambil dana reses. Sebaliknya, kebanyakan pengurus partai menerima “bantuan dana” dari sebagian dana reses untuk keberlangsungan hidup partai.

Kondisi demikian tentu berdampak pada pola relasi yang tidak sehat antara partai dan anggota dewan. Relasi yang seharusnya mengarah pada pendidikan konstituen partai politik agar mereka mengerti kinerja anggota dewan berubah menjadi relasi semata “materi”.

Sementara konstituen kurang tersentuh secara langsung oleh anggota karena perjalanannya sudah terhenti di tingkat sebagian pengurus partai politik. Kalaupun ada, bentuknya berupa bantuan-bantuan sementara dan pertemuan-pertemuan untuk memenuhi formalitas laporan. Padahal, keluh kesah dan persoalan yang sedang dihadapi konstituen itulah aspirasi sesungguhnya.

Fraksi sebagai perpanjangan partai belum mampu mengefektifkan pengelolaan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Aspirasi yang telah dihimpun tak mampu mengalir ke atas secara linear hingga ke proses kebijakan. Kewenangan fraksi terlampau besar sehingga mereduksi suara anggota.

Jika anggota DPR mau lebih kreatif, akumulasi penyerapan aspirasi tersebut dapat diintegrasikan dengan dana-dana penyerapan aspirasi dari anggota dewan sesama partai di tingkat Provinsi dan atau Kabupaten. Partai politik dengan demikian mempunyai sumber dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik. Sedang anggota dewan mendapat dukungan yang cukup dari partai untuk memperkuat fungsi representasinya.

Untuk itu, ungkapan Pius Lustrilanang bahwa usulan rumah aspirasi merupakan hasil dari studi banding ke Jerman dan Prancis tampaknya perlu dipertanyakan. Nyatanya, tidak lebih dari dua bulan pulang studi banding muncul usulan tersebut. Artinya, BURT DPR hanya <i>copy-paste</i> tanpa melakukan kajian mendalam agar dapat diaplikasikan. Apakah alasan-alasan yang sifatnya emosional dapat dijadikan dasar membuat kebijakan?

Standard